Sinjai, RujukanNews.com,— Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sinjai, Anthonie Spilkam Mona, menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Klinik Coffee, Jln Dr Hamkah, Selasa malam, (9/12/2015). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, akademisi, Aktivis kepemudaan, serta insan pers dari berbagai media di Sinjai.
Sosialisasi yang dikemas dalam suasana santai ini bertujuan memberikan pemahaman kepada publik mengenai pemberlakuan KUHP Nasional yang akan efektif mulai 2 Januari 2026. Pemilihan lokasi kafe dinilai sebagai pendekatan komunikatif agar materi hukum tersampaikan dengan lebih ringan dan mudah dipahami.
Lanjut baca berita ini
Tunggu sebentar, isi berita lengkap akan segera dibuka.
Dalam paparannya, Anthonie Spilkam Mona menegaskan bahwa KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia.
“KUHP Nasional menandai berakhirnya ketergantungan pada KUHP warisan kolonial. Regulasi baru ini lebih modern, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan menyesuaikan kebutuhan sosial masyarakat kita,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah perubahan besar dalam KUHP baru, antara lain:
- Pengakuan hukum adat dalam proses penegakan hukum,
- Pertanggungjawaban pidana korporasi,
- Perluasan delik aduan, termasuk terkait ranah kesusilaan,
- Pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Lebih Lanjut, Anthonie menyampaikan apresiasinya terhadap Keberadaan insan pers Sinjai menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Para jurnalis aktif mengajukan pertanyaan mengenai implementasi aturan baru, termasuk dampaknya terhadap pemberitaan hukum dan standar etika saat melaporkan kasus-kasus yang termasuk delik aduan.
“Rekan media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi. Kami berharap pemberitaan tentang KUHP Nasional dapat tersampaikan secara akurat, sehingga masyarakat tidak keliru memahami aturan baru,” katanya.
Sosialisasi ditutup dengan komitmen PN Sinjai untuk terus memperluas edukasi hukum kepada masyarakat serta menjalin kolaborasi dengan media lokal agar penyebaran informasi terkait KUHP Nasional berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
