Sinjai, RujukanNews.com,– Sawah milik petani di tiga desa di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, terancam gagal panen. Padi yang baru ditanam mulai menguning dan layu, tanah sawah merekah, sementara petani terpaksa bersiap melakukan pemupukan tanpa ketersediaan air.
Ironisnya, di tengah kondisi kekeringan itu, jaringan Irigasi TPI Lamole justru terbentang tepat di sekitar area persawahan. Saluran irigasi yang dibangun untuk menopang pertanian warga tersebut sama sekali tidak mengalirkan air.
Kondisi ini memicu kekecewaan dan kemarahan warga. Mereka mempertanyakan fungsi irigasi yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, namun tak dapat dimanfaatkan saat petani paling membutuhkannya.
“Buat apa dibangun irigasi dengan anggaran miliaran kalau tidak dipergunakan?” keluh seorang warga.
Diketahui, Irigasi Lamole yang berada di Dusun Barang 2 dibangun dengan anggaran sekitar Rp7 miliar. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengairi persawahan di tiga desa, yakni Desa Lamatti Riattang, Duampanuae, dan Lappa Cinrana.
Kepala Desa Lamatti Riattang, Nasrullah, membenarkan keluhan warganya. Ia menyebut air tidak mengalir lantaran pintu air masih dalam kondisi tergembok.
“Sudah beberapa kali kami sampaikan ke petugas pengairan yang menangani, tapi sampai sekarang air belum juga mengalir karena pintu air tidak dibuka. Masyarakat tidak bisa membuka sendiri karena tergembok,” ujarnya.
Nasrullah juga mendorong agar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) kembali difungsikan, sehingga pengelolaan pintu air tidak sepenuhnya bergantung pada petugas pengairan.
Sementara itu, pegawai pengairan yang menangani irigasi tersebut, Ridwan Jaya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat (16/1/2026), hanya memberikan respons singkat.
“Kami akan hubungi petugasnya, Pak,” tulisnya.
Ridwan mengaku sebelumnya mengira pintu air telah dibuka, sesuai informasi yang diterimanya dari petugas lapangan.
Di sisi lain, seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkap dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan irigasi tersebut.
“Memang begitu caranya juru air (oknum PUPR). Kalau diancam mau dimuat di media, cepat dibuka. Dua hari kemudian digembok lagi. Dari dulu begitu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena katanya itu aset pemda,” ungkapnya.
Warga menegaskan tidak akan tinggal diam. Jika pintu air kembali ditutup dan persoalan ini tak segera diselesaikan, para petani siap menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD Kabupaten Sinjai.
“Kalau masih ditutup, kami para petani akan turun langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD,” tegasnya.
