RUJUKANNEWS.com, MAKASSAR — Sebuah langkah penting dalam transformasi sistem pemidanaan di tingkat daerah tercatat pada Senin (9/3/2026). Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Makassar terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi klien dewasa serta pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Aula Sipakatau, Kantor Pemerintah Kota Makassar, dan menjadi tonggak kolaborasi lintas lembaga dalam mengimplementasikan paradigma pemidanaan yang lebih progresif serta berorientasi pada pemulihan sosial.
Lanjut baca berita ini
Tunggu sebentar, isi berita lengkap akan segera dibuka.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga strategis, di antaranya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Bapas Kelas I Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung implementasi kebijakan pemidanaan alternatif yang menempatkan aspek kemanusiaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama.
Kerja sama ini dinilai strategis mengingat pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pemidanaan baru yang diperkenalkan dalam sistem hukum pidana nasional. Melalui mekanisme tersebut, pelaku tindak pidana tertentu dapat menjalani hukuman dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, proses pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial serta kontribusi nyata kepada lingkungan sekitar.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi pidana kerja sosial di wilayah Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Pemerintah Kota Makassar menyambut baik kerja sama ini. Kami akan mendorong organisasi perangkat daerah yang relevan untuk menjadi lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, sehingga program ini dapat berjalan secara efektif sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Surianto, menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran pembimbingan kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
“Pidana kerja sosial menghadirkan pendekatan baru yang lebih konstruktif dalam sistem pemidanaan. Dengan dukungan Pemerintah Kota Makassar, kami optimistis pelaksanaannya dapat berjalan optimal serta menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial,” ungkapnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kolaborasi, sebelum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan.
Momen tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan wajah baru sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berdampak bagi masyarakat.
Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen formal, melainkan pijakan awal bagi lahirnya praktik pemidanaan alternatif yang lebih progresif di Kota Makassar.
