RUJUKANNEWS.com, GOWA – Musyawarah Desa (Musdes) terkait laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ma’ Bulosibatang di Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, terpaksa ditunda setelah menuai protes dari warga dan pemuda.
Kegiatan yang digelar pada Jumat (17/04/2026) di kantor Desa Rappolemba itu seharusnya membahas laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025.
Namun, forum tersebut dinilai tidak memenuhi unsur keterwakilan karena pihak penting seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pengelola BUMDes tidak hadir.
“Kami minta dijadwalkan ulang karena TPK dan pengelola BUMDes tidak hadir,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Sejumlah Unsur Hadir
Meski demikian, Musdes tetap dihadiri sejumlah unsur pemerintahan dan keamanan desa.
Tampak hadir Ketua BUMDes, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas dalam forum tersebut.
Namun, absennya pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap laporan keuangan membuat pembahasan dinilai tidak berjalan maksimal.
Sorotan Transparansi
Warga menilai Musdes seharusnya menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan laporan secara transparan sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat.
Tanpa kehadiran TPK dan pengelola BUMDes, forum tersebut dianggap tidak mampu memberikan kejelasan yang dibutuhkan publik.
Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang datang untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait pengelolaan BUMDes.
Dijadwalkan Ulang
Atas dasar itu, tokoh masyarakat dan pemuda sepakat meminta agar Musdes dijadwalkan ulang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
Hingga saat ini, pemerintah desa disebut akan menjadwalkan kembali pelaksanaan Musdes dalam waktu mendatang.
Warga berharap pada pertemuan berikutnya seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat hadir agar laporan pertanggungjawaban dapat disampaikan secara terbuka dan jelas.
Penundaan ini sekaligus menambah sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Desa Rappolemba. (*)
